Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah kota.
Baca Juga: Atasi Kemacetan, Pemkot Pontianak Siapkan Aturan Jam Pengisian BBM untuk Truk di SPBU
Sidak ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjelaskan bahwa sidak tersebut melibatkan berbagai unsur Pemkot, seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga lainnya.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kota Pontianak telah memenuhi standar gizi dan kelayakan yang telah ditetapkan oleh BGN,” ujarnya usai sidak, Senin (28/07/2025).
Saat ini, dari 26 dapur MBG yang disiapkan, 14 di antaranya telah beroperasi penuh, sementara sisanya masih dalam tahap finalisasi, termasuk pelatihan personel dan penyediaan fasilitas.
“Setiap dapur memiliki kapasitas pelayanan hingga 3.500 siswa per hari. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sebanyak 40 ribu siswa dari 139 sekolah di Pontianak sudah menikmati layanan makan bergizi gratis ini,” tambah Bahasan.
Ia menegaskan bahwa program ini berdampak positif terhadap pola makan dan kecukupan gizi anak-anak.
Dengan makan terjadwal, anak-anak menjadi lebih sehat dan siap belajar.
“Kita tahu, sebelumnya banyak siswa yang pola makannya tidak menentu,” tuturnya.
Pemkot Pontianak akan memberikan rekomendasi operasional bagi dapur MBG yang telah memenuhi standar.
Baca Juga: Sukiryanto Harapkan Adanya Kejelasan dari BGN Untuk Jalankan Kemitraan MBG
Sementara dapur yang belum memenuhi syarat akan mendapatkan pembinaan hingga lolos evaluasi.
“Dengan fasilitas dan standar yang baik, kita yakin risiko seperti keracunan atau makanan basi bisa ditekan seminimal mungkin. Pemerintah Kota akan terus aktif mengawal program ini agar berjalan lancar dan aman,” tutupnya.
Program MBG sendiri merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas pembelajaran siswa.
Pemerintah daerah dituntut memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai panduan teknis dari pemerintah pusat.
(fd)
