CTRL+J APAC 2025: Masa Depan Jurnalisme di Pusaran AI, Keadilan Data, dan Gempuran Raksasa Teknologi

"CTRL+J APAC 2025 di Jakarta"
AI, bahasa lokal, dan keadilan data jadi sorotan utama CTRL+J APAC 2025 hari kedua, Jakarta (23/7). (Dok. AMSI Indonesia)

Nelson memperingatkan potensi perlawanan dari raksasa teknologi, mencontohkan pemblokiran konten berita di Kanada.

“Ini mendorong platform digital untuk membuat kesepakatan, sementara pada saat yang sama, kami diancam tarif lebih tinggi oleh Amerika karena kami berani mengatur teknologi mereka,” imbuhnya.

Harapan dari Lokal: AI yang Mengerti Bahasa Daerah

Di tengah kekhawatiran, muncul harapan dari pengembangan AI yang lebih inklusif. Shalini Joshi dari Meedan menerangkan bahwa AI untuk pemeriksa fakta kini telah tersedia dalam 31 bahasa di Asia.

Lebih dekat lagi, Dr. Leslie Teo dari AI Singapore mempresentasikan LLM SEA-Lion, sebuah model bahasa raksasa yang fokus pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara, termasuk bahasa lokal seperti Jawa dan Ambon.

Inisiatif ini diperkuat oleh peneliti AI Center ITB, Ayu Purwarianti, melalui proyek Nusa Dialogue yang bertujuan mendokumentasikan dan melestarikan bahasa daerah di Indonesia dengan data langsung dari penutur asli.

Baca Juga: Menguatkan Akar, Merajut Arah: GCFTF dan Sinergi Aksi Iklim Korporasi-Daerah Menuju NDC

Penerbit Harus Bertindak: Lindungi Konten Anda!

Sesi terakhir memberikan panggilan tegas bagi para penerbit berita. Sergio Spagnuolo, Executive Director Nucleo Journalismo dari Brasil, mengungkapkan data mengejutkan. Riset menunjukkan Indonesia dan Brasil sangat permisif terhadap bot AI, di mana hanya 5-6% situs media yang memblokir agen AI.

“Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat angkanya 35 persen. Kami akan segera merilis alat untuk membantu penerbit membuat file robot.txt sendiri untuk memblokir bot yang tidak diinginkan,” janji Sergio.

Presiden RadicalxChange Foundation, Matt Prewitt, menutup diskusi dengan pesan kuat. Jurnalis dan media harus bersatu, melindungi konten mereka secara hukum, menyiapkan skema perizinan, dan bernegosiasi secara kolektif dengan perusahaan teknologi.

“Tidak mengontrol akses terhadap konten Anda akan mengakibatkan penurunan dukungan pasar lebih lanjut untuk organisasi media,” pungkasnya.

(*Red)