OPINI – Krisis iklim kini bukan sekadar isu global. Ia telah menjadi realitas lokal banjir, kekeringan, degradasi hutan, dan disrupsi rantai pasok melanda banyak daerah di Indonesia. Di tengah tantangan ini, muncul kebutuhan mendesak untuk menyatukan langkah antara sektor publik dan swasta.
Dunia usaha tak bisa bergerak sendiri. Pemerintah daerah pun tak bisa bertindak sendirian. Kita membutuhkan ruang bersama. Dan di sinilah peran GCFTF Governors‘ Climate and Forests Task Force menjadi sangat relevan.
GCFTF adalah forum global yang mempertemukan provinsi-provinsi berhutan dari berbagai negara untuk menyelaraskan kebijakan iklim subnasional dengan aksi keberlanjutan sektor swasta dan target nasional.
Indonesia, sebagai negara hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memiliki tanggung jawab besar dan peluang emas dalam inisiatif ini.
Baca Juga: Menyelamatkan Kapuas, Menjaga Kalimantan Barat: Jalan Tengah Melawan Karhutla, Batingsor, dan DLDD
GCFTF: Forum Multipihak untuk Harmonisasi Aksi
Banyak yang belum menyadari, kekuatan utama GCFTF bukan pada pendanaan atau perdagangan karbon, melainkan pada kemampuannya sebagai forum multipihak (multi-stakeholder forum).
GCFTF menjadi ruang koordinasi di mana pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional dapat menyusun peta jalan bersama dalam aksi iklim.
Melalui pendekatan yurisdiksional, GCFTF membantu menyatukan berbagai aksi di tingkat lokal dalam satu kerangka yang mendukung pencapaian target nasional—termasuk Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Aksi Korporasi: Dari Komitmen NDPE ke Kolaborasi Wilayah
Sektor swasta kini makin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Banyak perusahaan besar, khususnya di sektor kehutanan dan agribisnis, telah menerapkan komitmen NDPE No Deforestation, No Peat, No Exploitation.
Salah satunya adalah Asia Pulp & Paper (APP), yang telah membangun sistem product traceability dan proses seleksi pemasok melalui mekanisme SERA (Supplier Evaluation and Risk Assessment) yang melibatkan partisipasi publik.
Namun komitmen seperti NDPE dan sustainable sourcing masih kerap berjalan sendiri, terlepas dari kebijakan pemerintah daerah. Di sinilah tantangan terbesar muncul: bagaimana menjadikan aksi-aksi keberlanjutan korporasi sebagai bagian dari strategi penurunan emisi daerah?
Baca Juga: Narasi yang Tak Seimbang: Epistemic Warfare di Era AI dan Ketegangan Nurani Global
GCFTF menawarkan jawabannya
Dengan membangun forum bersama di tingkat provinsi, GCFTF memungkinkan perusahaan seperti APP untuk menyelaraskan praktik keberlanjutannya dengan target daerah.
Bukan untuk mendorong jual beli emisi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah korporasi berdampak nyata dan terukur terhadap pencapaian NDC.
Menyatukan Langkah, Membangun Koherensi
Koherensi kebijakan adalah kunci. Tanpa penyelarasan, aksi iklim berisiko tumpang tindih, tidak terverifikasi, bahkan bisa menimbulkan sengketa kepemilikan data emisi. GCFTF memungkinkan terbangunnya sistem tata kelola emisi berbasis yurisdiksi: satu data, satu peta, satu strategi.
Sebagai contoh, korporasi dapat melaporkan aksi konservasi atau restorasi lahannya ke pemerintah daerah melalui forum GCFTF. Daerah, kemudian, bisa memasukkan kontribusi itu ke dalam laporan SRN (Sistem Registri Nasional). Ini memperkuat posisi Indonesia secara keseluruhan dalam pelaporan iklim global, tanpa harus mengandalkan offset yang berisiko double counting.
Bukan Pasar Karbon, Tapi Dasar Tata Kelola
Perlu ditegaskan: GCFTF bukan instrumen perdagangan karbon. Ia adalah platform tata kelola yang mempersiapkan ekosistem agar, jika suatu saat perdagangan karbon dilakukan, semuanya siap secara regulasi, etika, dan keadilan.
Perdagangan karbon bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang, tetapi hanya jika hak karbon, sistem MRV, dan transparansi pembagian manfaat sudah terjamin. Dalam konteks ini, lembaga seperti DANANTARA yang dibentuk Presiden Prabowo juga punya peran penting.
