Ketiga, membalikkan degradasi yang telah terjadi dengan rehabilitasi lahan kritis, restorasi kawasan gambut, dan pemulihan hutan rakyat.
Rekomendasi Kebijakan untuk Gubernur Kalbar
Sebagai bentuk refleksi dan kontribusi konkret dari FORDAS Kalbar, berikut adalah sejumlah kebijakan yang kami rekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai kepala daerah yang memegang kendali koordinasi lintas sektor dan kewilayahan:
- Menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sub-DAS Prioritas dan Rencana Aksi Pemulihan DAS Kapuas
Dokumen ini akan menjadi dasar sinkronisasi program lintas OPD (Dinas LHK, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas ESDM, Bappeda), sekaligus pedoman penyusunan program prioritas di RPJMD Kalbar 2025–2030. - Revitalisasi Forum DAS Kapuas dan Pelibatan Perguruan Tinggi serta Masyarakat Adat
Forum DAS perlu dihidupkan kembali bukan sebagai forum seremonial, melainkan sebagai ruang advokasi dan inkubasi program pemulihan DAS yang partisipatif. Di sinilah peran kampus dan komunitas lokal sangat strategis, termasuk dalam pemantauan partisipatif dan pelaporan berbasis spasial. - Penegakan Hukum dan Koreksi Tata Ruang
Kebijakan tata ruang yang lemah dan sering direvisi menjadi sumber konflik pemanfaatan ruang. Pemerintah Provinsi harus konsisten dalam menegakkan RTRW dan mendesak sinkronisasi dengan RTR Kabupaten/Kota, terutama untuk kawasan sempadan sungai, gambut, dan zona lindung. - Mobilisasi Skema Pembiayaan Inovatif: Karbon dan CSR Hijau
DAS Kapuas menyimpan potensi besar untuk program karbon (REDD+), skema ESG dari dunia usaha, hingga pendanaan dari Green Climate Fund (GCF). Pemprov Kalbar perlu membentuk task force percepatan proyek hijau berbasis DAS dan membangun katalog proyek hijau Kalbar. - Strategi Pencegahan Karhutla Terintegrasi dengan Rencana Pengelolaan DAS
Karhutla bukan hanya persoalan lahan gambut dan masyarakat adat, tetapi juga fungsi tata air dan degradasi vegetasi. Maka, strategi karhutla harus terintegrasi dalam RPDAS, termasuk penguatan MPA, early warning system, dan program padat karya hijau.
Dampak Nyata Jika Kita Diam
Jika tidak segera diintervensi secara serius, degradasi DAS Kapuas akan memicu spiral kehancuran: penurunan kualitas hidup, rusaknya produktivitas pertanian, ancaman krisis air, dan kerugian ekonomi yang tidak terhitung.
Bencana hidrometeorologi akan menjadi “normal baru” yang memiskinkan rakyat secara sistemik.
Laporan Bank Dunia (2023) memperkirakan bahwa degradasi lahan bisa menggerus 2%–5% dari PDB suatu wilayah setiap tahun.
Artinya, Kalbar bisa kehilangan triliunan rupiah per tahun hanya karena kita gagal menjaga fungsi DAS.
Tantangan Menuju Kolaborasi Nyata
Kami memahami bahwa tantangan tidak kecil. Koordinasi antar-lembaga masih lamban. Pendekatan program cenderung top-down dan minim partisipasi. Di sisi lain, anggaran terbatas dan kapasitas teknis di level tapak belum memadai.
Namun, justru di sinilah urgensi keberanian kepemimpinan daerah. Pemimpin yang berani menyatukan puzzle tata kelola, menyinergikan OPD, mendorong partisipasi warga, dan membuka ruang bagi investasi hijau adalah kebutuhan utama Kalbar hari ini.
Dari Kalbar untuk Indonesia: Inspirasi dari Ulu Kapuas
Di Kapuas Hulu, sejumlah inisiatif berbasis masyarakat telah tumbuh, seperti desa konservasi, hutan adat, dan komunitas penjaga DAS.
Inisiatif ini perlu didukung dan direplikasi ke wilayah lain di DAS Kapuas. Bukan hanya untuk menjaga bentang alam, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air rakyat Kalbar.
Penutup: Merawat Kapuas, Merawat Masa Depan
Kapuas tidak boleh menjadi anak tiri kebijakan. Ia adalah identitas ekologis Kalimantan Barat yang harus dijaga dengan ilmu, kearifan lokal, dan keberanian politik.
Kami, Forum DAS Kalimantan Barat, siap menjadi mitra kritis dan strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menata ulang arah pembangunan. Menyelamatkan DAS Kapuas adalah pekerjaan rumah bersama—untuk hari ini, esok, dan generasi mendatang.
“Karena air yang jernih, tanah yang subur, dan hutan yang lestari bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu yang wajib kita rawat.”
Oleh: GUSTI HARDIANSYAH
Ketua Forum DAS Kalimantan Barat
*Opini dalam artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.
