Pengadaan anggaran ini telah menuai kritik dari sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus lainnya di Kalbar.
Tercatat, GMNI Kalbar, KAMMI Kalbar, GMKI Cabang Pontianak, dan PMII Kalbar telah bersuara dan meminta evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Kritik ini muncul terutama karena penganggaran dinilai tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sementara kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar masih sangat menumpuk.
Hingga berita ini diterbitkan, Faktakalbar.id telah berupaya mengonfirmasi kembali, namun nampaknya Muhammad Said masih enggan berkomentar, entah karena memang belum selesai membuat kajian atau alasan lainnya.
(mro)
