Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) kembali menuai sorotan setelah keputusan membeli kendaraan dinas baru dengan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Kebijakan ini dinilai kontradiktif, karena pada saat yang sama, anggaran sewa kendaraan dinas tetap dianggarkan milyaran rupiah untuk tahun 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, membela keputusan tersebut.
Ia menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas baru justru akan menghemat anggaran karena selama ini Pemprov Kalbar sering menyewa kendaraan untuk keperluan kunjungan kerja pejabat pusat.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Beli Kendaraan Dinas Puluhan Miliar, Sekretariat Daerah Jadi “Juaranya”
Dalam keterangannya di beberapa media, Sekda Harisson mengatakan Kalbar kerap harus menyewa mobil untuk sarana transportasi pejabat pusat yang melakukan kunjungan kerja di Kalbar, tetapi armada yang dimiliki Pemprov Kalbar sudah tua.
“Karena kendaraan yang tersedia di Pemprov banyak yang sudah tua, sering kali kami harus menyewa kendaraan yang lebih representatif sesuai standar pejabat tinggi. Ini justru menimbulkan beban anggaran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan membeli,” jelas Harisson.
Namun, anehnya, Sekda Kalbar tetap menganggarkan sewa kendaraan senilai Rp1,196 miliar di tahun 2025 diluar anggaran sewa kendaraan untuk keperluan Jemaah Haji, meski sudah menggelontorkan dana belasan miliar untuk pembelian mobil baru.
Belum lagi anggaran pemeliharaan kendaraan yang juga mencapai miliaran rupiah.
“Ini seperti memakai dua kaki sekaligus: beli mobil baru tapi tetap sewa. Mana yang benar-benar dihemat?” tanya M. Rifal, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
