Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Jawaban ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak pada Rabu (25/6/2025).
Dalam sambutannya, Edi menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD.
Baca Juga: APBD Kota Pontianak 2025 Direvisi, Pemkot Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Anggaran
Menurutnya, berbagai pandangan tersebut menjadi semangat dan dorongan bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pertanyaan dan dorongan dari fraksi-fraksi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama terkait optimalisasi aset, peningkatan pendapatan, penyerapan anggaran, serta program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemerataan Pembangunan Tanpa Diskriminasi
Menjawab kekhawatiran soal pemerataan pembangunan, Edi menegaskan bahwa seluruh wilayah di Pontianak mendapat perhatian yang sama. Tidak ada istilah “anak tiri” dalam pembangunan.
Untuk wilayah Pontianak Utara, alokasi anggaran tahun 2025 mencapai sekitar 29 persen dari total belanja daerah atau sebesar Rp52,2 miliar.
Ia menjelaskan bahwa meski wilayah ini dominan sebagai kawasan pertanian dan konservasi, dampaknya tetap besar, termasuk untuk lalu lintas dari wilayah timur ke utara.
Baca Juga: RAPBD Pontianak 2025 Disepakati Rp2,19 Triliun
“Pontianak Utara wilayahnya memang luas dan sebagian besar merupakan kawasan pertanian serta lahan konservasi. Tapi kita tetap prioritaskan, apalagi dampaknya juga luas,” jelasnya.
Proyek Infrastruktur dan Fasilitas Umum Dilanjutkan
Beberapa proyek strategis akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang. Termasuk di antaranya penataan Jalan Gusti Mahmud – Khatulistiwa dan pengembangan jalan outer ring road Kebangkitan Nasional ke arah Terminal Batu Layang.
Pemkot juga tengah mengupayakan pengalihan kepemilikan aset Tanah Tugu Khatulistiwa dari TNI AD agar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Di bidang pendidikan, Edi menyatakan bahwa pemerintah akan membangun sekolah baru sesuai kebutuhan, baik di tingkat SD maupun SMP.
Rencana pembangunan sekolah tingkat SMA juga sedang disiapkan bersama Pemerintah Provinsi Kalbar. Di Pontianak Utara, Pemkot juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita sudah punya master plan dan akan ajukan juga ke provinsi untuk sekolah tingkat SMA. Di wilayah utara juga sedang kita siapkan pembangunan Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Pontianak Sampaikan Pandangan Umum Fraksi, Pemkot Fokus Tingkatkan PAD dan Infrastruktur
Sementara itu, dalam bidang layanan kesehatan, Wali Kota menyampaikan bahwa seluruh warga Pontianak kini telah terlayani lewat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seiring tercapainya status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
“Bahkan jika ada yang sebelumnya peserta mandiri dan menunggak, kini tetap bisa langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari seperti dulu. Ini bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata,” pungkasnya. (ra/prokopim)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
