Sukron meminta agar Pemprov Kalbar dapat lebih bijak dalam menetapkan prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas harus dibuka secara transparan, termasuk peruntukan dan urgensinya.
“Kalau memang kendaraan dinas itu mutlak dibutuhkan untuk pelayanan publik, sampaikan secara terbuka ke masyarakat. Tapi, jika masih bisa ditunda atau dialihkan untuk hal yang lebih menyentuh rakyat, itu jauh lebih arif,” ucapnya.
Ia turut mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk tetap kritis dalam mengawal kebijakan daerah, agar tidak ada penyalahgunaan anggaran atau kebijakan yang jauh dari kepentingan publik.
“PMII Kalbar selalu siap menjadi mitra kritis pemerintah. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat. Kita ingatkan, jangan abaikan prioritas rakyat,” tutupnya.
(mro)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
