Faktakalbar.id, NASIONAL – Pagar depan Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta Selatan jebol usai puluhan warga Papua melakukan aksi demonstrasi, Selasa (3/6).
Massa yang tergabung dalam aksi tersebut menuntut kehadiran langsung Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk berdialog terbuka terkait sejumlah pelanggaran HAM di Papua.
Aksi yang berlangsung di tengah hujan deras itu tetap berlanjut hingga siang menjelang sore.
Berdasarkan pantauan di lokasi, aparat kepolisian terlihat membentuk barikade di bagian pagar yang jebol guna menghalau massa agar tidak masuk ke dalam kantor kementerian.
Namun, Natalius Pigai memilih tidak keluar menemui massa secara langsung. Ia menyatakan siap menerima perwakilan massa, namun hanya di dalam ruangannya.
Baca Juga: Pemerintah Bangun Gudang Logistik Tambahan di Papua Tengah Antisipasi Kelaparan dan Cuaca Ekstrem
“Saya sedang tunggu menerima mereka di kantor agar lebih terhormat, karena mereka datang maka saya mesti menerima mereka di ruangan yang terhormat,” ujar Pigai melalui pesan tertulis.
Permintaan Pigai untuk audiensi di dalam kantor tak disambut baik oleh massa. Mereka bersikukuh ingin bertemu langsung di luar, tanpa perwakilan, dan meminta dialog dilakukan secara terbuka.
“Kita menuntut audiensi secara terbuka, tidak dilakukan tertutup. Kita nanti akan meminta Papa Natalius Pigai menandatangani surat pernyataan yang isinya dia akan menindaklanjuti semua aspirasi atau tuntutan kita,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Massa juga menyuarakan keresahan terkait meningkatnya pelanggaran HAM di Papua.
Mereka ingin Pigai secara langsung mendengarkan keluhan masyarakat, terutama terkait kekerasan terhadap warga sipil.
Baca Juga: Dua Anggota KKB Penembak TNI dan Warga Sipil Tertangkap
“Kami hadir di sini menyampaikan aspirasi, keresahan hati atas apa yang saat ini terjadi di tanah Papua. Tidak hanya di satu-dua daerah, tapi di seluruh tanah Papua. Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Ibu-ibu dibunuh, anak-anak dibunuh,” ujar orator lainnya.
Salah satu kasus yang disorot dalam aksi tersebut adalah dugaan pembunuhan seorang perempuan bernama Hetina Mirip dalam operasi militer di Kampung Jaindapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Operasi itu dilakukan oleh Satgas Habema TNI.
Menurut Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, korban baru ditemukan sembilan hari setelah kejadian.
Ia juga menyebut jenazah dimakamkan dengan cara yang tidak layak.
Baca Juga: Satgas Damai Cartens Tangkap Dua Anggota KKB
“Ketika melakukan pencarian ditemukan bahwa ibu itu setelah tertembak lalu dikubur dengan cara yang tidak manusiawi. Sehingga sebagian tubuhnya itu tidak bisa terkubur,” jelas Frits kepada wartawan, Senin (26/5).
Namun, Mabes TNI membantah tuduhan tersebut. TNI menyatakan bahwa 18 korban dalam insiden di Intan Jaya merupakan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukan warga sipil.
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
