Faktakalbar.id, PONTIANAK – Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (7/5/2025).
Fokus kunjungan tersebut adalah pengawasan pelaksanaan BUMD dan BLUD serta evaluasi HGU, HGB, dan HPL di wilayah Kalbar.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini difokuskan untuk mendengarkan secara langsung permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Baca juga: Bupati Ketapang Dorong Efisiensi Melalui Merger BUMD
“Syukur-syukur bisa kita eksekusi secara langsung. Spesifiknya hari ini terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah. Ini harus diperkuat, harus diperkokoh. Daerah itu sudah mulai harus memperkuat fiskalnya dengan memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerahnya,” ujarnya.
Dirinya mengharapkan agar setiap daerah mampu membuat road map untuk menjadikan kemandirian fiskal wilayah masing-masing.
Menurutnya, tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat tidak sehat bagi iklim sistem keuangan daerah.
“Kita berharap, daerah mulai harus membuat road map untuk kemandirian fiskalnya. Tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat itu tidak sehat untuk iklim sistem keuangan daerah. Maka hal-hal apa saja yang menjadi penghalang terhadap upaya meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya lewat BUMD dan BLUD itu kita sharingkan,” tuturnya. (mro)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
