Faktakalbar.id, NASIONAL – Pemerintah pusat semakin serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Provinsi Riau dan beberapa wilayah lain yang rawan bencana saat musim kemarau tiba. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan strategi antarlembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam Nomor 29 Tahun 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa BNPB akan menjalankan empat tugas utama dalam penanggulangan karhutla. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di kediaman Gubernur Riau pada Senin (28/4).
“BNPB bertugas mendampingi penanganan karhutla, memimpin pengerahan sumber daya, bekerja sama meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan mendukung Kementerian LHK menyelesaikan persoalan tumpang tindih peraturan,” jelas Suharyanto.
Baca Juga: BNPB Kick Off Forum Satu Data Bencana di Sumatera Barat, Jadi Pilot Project Nasional
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan tugas Desk Karhutla serta koordinasi lintas sektor.
“Tahun ini 2025 pemerintah pusat sangat serius. Melalui Kemenko Polhukam sudah dibentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” tambah Suharyanto.
Apel Kesiapsiagaan Nasional Digelar di Riau
Sebagai langkah awal menghadapi musim kemarau, pemerintah akan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional di Kota Pekanbaru pada Selasa (29/4). Kegiatan ini akan melibatkan 28 unsur kementerian/lembaga (K/L) serta unsur Forkopimda dari daerah rawan bencana.
Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi dalam menghadapi potensi karhutla di awal musim kemarau yang diprediksi dimulai pada akhir April hingga awal Mei 2025.
Baca Juga: BNPB dan EMERCOM Rusia Jajaki Kerja Sama Penanggulangan Bencana
