Kurniawan menjelaskan bahwa penentuan jumlah pendapatan harus bersifat objektif, transparan dan akuntabel. “Kita juga perlu optimisme dalam meraih target, bukan sekadar memasukkan angka tanpa dasar,” tambahnya.
Terdapat 13 OPD yang berperan dalam menghasilkan PAD menghadiri rapat tersebut. Ia juga memberikan gambaran terkait peran strategis OPD penghasil PAD melalui perumpamaan. “Ibaratnya, Pak Bupati itu punya 43 anak, yakni 43 OPD. Tapi dari jumlah itu, hanya 13 yang membantu mencarikan uang untuk rumah tangga ini. Jadi, tentu yang 13 ini harus lebih giat,” katanya.
25 April 2025 adalah tenggat waktu yang diberikan oleh Kepala Bappeda Sintang ini kepada masing-masing OPD untuk penyelesaian penginputan data usulan pendapatan mereka. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif dari OPD sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan secara mandiri.
“Rapat ini menandai langkah awal menuju pembenahan struktur pendapatan daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan, di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks,” tutupnya. (Jn/Vika Krisa)
Baca Juga: Bari Pinta Tingkatkan Sinergitas Guna Optimalisasi Pendapatan
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
