“Kami tidak bisa menerima upaya untuk mengembalikan dwifungsi militer, baik secara terang-terangan maupun terselubung.
Sudah saatnya TNI fokus menjadi institusi yang profesional, akuntabel, dan tunduk pada supremasi sipil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kohati HMI Cabang Sambas menyoroti keberadaan komando teritorial yang masih bertahan sejak era Orde Baru.
Mereka mendesak agar sistem ini segera dihapus demi menjaga independensi pemerintahan sipil.
Di sisi lain, mereka juga mengecam segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh aparat.
“Kami yakin bahwa militer yang kuat adalah militer yang profesional serta berada di bawah kendali sipil. Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan tuntutan ini hingga dikabulkan,” tutupnya. (DNS)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
