Faktakalbar.id, PONTIANAK – Para petani plasma Desa Sungai Bulan, Kubu Raya, yang telah berjuang selama lebih dari 10 Tahun untuk mendapatkan hak atas hasil perkebunan kelapa sawit, akhirnya mendapat perhatian dari Sultan Pontianak ke-9, Syarif Mahmud Melvin Al-Kadrie. Pada Senin (17/3/2025), perwakilan petani yang dipimpin oleh Pengawas Koperasi Bulan Mandiri Sejahtera, M. Amin dan Fahri, bertemu dengan Sultan Melvin di kediamannya di Tanjung Raya, Pontianak.
Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan keluhan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Rajawali Jaya Perkasa (RJP), perusahaan mitra yang mengelola kebun sawit dengan sistem plasma. Mereka menuding PT RJP tidak transparan dalam pembagian hasil usaha dan menunggak pembayaran hak petani selama lebih dari 10 tahun.
Baca Juga: Buruh Harian Lepas Ditemukan Meninggal di Area Perusahaan Sawit di Sintang
Dugaan Penyimpangan: Hak Petani Tak Kunjung Dipenuhi
Fahri menjelaskan bahwa PT RJP mengelola 4.500 hektare lahan kelapa sawit dengan pola kemitraan, namun hingga kini para petani belum menerima bagian mereka sesuai kesepakatan.
“Kami sudah berkali-kali meminta kejelasan, tapi terus diabaikan. Hak petani, termasuk Sisa Hasil Usaha (SHU), tidak pernah diberikan. Perusahaan juga tidak pernah membuka laporan keuangan kepada kami,” ujar Fachri.
M. Amin menambahkan, sejak awal petani dijanjikan sistem bagi hasil yang adil, tetapi realisasinya justru berbeda.
“Kami tidak pernah melihat transparansi dalam perhitungan pendapatan. Hingga hari ini, hak kami tidak kunjung diberikan,” katanya.
Hutang Miliaran Rupiah dan Lahan Masyarakat Jadi Jaminan Bank
Salah satu persoalan lain yang mencuat dalam pertemuan ini adalah dugaan bahwa koperasi memiliki hutang bank sebesar Rp 99,1 miliar sedangkan PT RJP hanya bertindak sebagai penjamin. Namun, dana pinjaman tersebut langsung masuk ke PT RJP dan dikelola oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, sertifikat lahan masyarakat dijadikan agunan di bank..
“Kami mendengar perusahaan tetap beroperasi, tapi utang mereka semakin besar. Yang lebih parah, lahan masyarakat dijadikan jaminan ke bank tanpa sepengetahuan,” ungkap Fachri.
Menurutnya, tindakan tersebut telah merugikan petani, karena mereka yang seharusnya mendapat hasil dari kebun justru terbebani oleh masalah piutang dan buruknya manajemen keuangan perusahaan PT RJP.
Baca Juga: Bupati Kubu Raya Sujiwo Pastikan Banjir Sungai Ambawang Surut, Warga Sudah Terima Bantuan
Sultan Pontianak Tegaskan Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
Menanggapi keluhan tersebut, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Kadrie menyatakan akan mendalami kasus ini dan mencari solusi bersama pihak terkait.
“Saya meminta kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Kabupaten Kubu Raya, anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan persoalan ini bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, persoalan seperti ini tidak boleh terjadi lagi baik di Desa sungai Bulan maupun daerah lainnya, Kita akan memastikan bahwa hak petani benar-benar dipenuhi sesuai kesepakatan awal,” ujar Sultan Melvin.
Sebagai anggota DPD RI Dapil Kalimantan Barat, ia juga berkomitmen untuk mengawal persoalan ini agar mendapat perhatian di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
“Saya akan mengupayakan agar ada langkah konkret dalam penyelesaian persoalan ini. Prinsipnya, petani harus mendapat keadilan,” tegasnya.
Para petani berharap pertemuan dengan Sultan Pontianak bisa menjadi awal penyelesaian yang nyata atas permasalahan mereka. Mereka meminta PT RJP segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kemitraan yang telah dibuat sejak awal.
“Kami hanya ingin hak masyarakat kami dikembalikan. Kami ingin perusahaan bertanggung jawab sesuai kesepakatan yang dibuat sejak awal,” kata M. Amin.
Dengan adanya dukungan dari Sultan Melvin, petani plasma Sungai Bulan berharap permasalahan yang mereka hadapi bisa segera mendapatkan solusi yang adil dan transparan serta perhatian dari pemerintah daerah. (RD)
