Konsep ini menurutnya sejalan dengan pemikiran Gabriel A. Almond yang menyatakan bahwa politik berkaitan erat dengan kendali dalam pengambilan keputusan publik di suatu wilayah.
Baca Juga: Anggaran Kemendes Dipangkas Rp722 Miliar, Gaji Pendamping Desa Terancam Tak Dibayar Penuh
Lebih lanjut, Abelnus menyoroti perlunya kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari solusi di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu membangun hubungan yang baik dengan sektor swasta dan pengusaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pada dasarnya, pembangunan daerah tidak harus selalu mengandalkan anggaran pemerintah. Kepala daerah bisa menggandeng pihak swasta yang berinvestasi di wilayah mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan,” jelasnya.
Abelnus menambahkan, pendekatan kolaboratif dengan dunia usaha dinilai sebagai strategi yang efektif dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
“Dengan membangun kerja sama yang baik, janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye tetap bisa direalisasikan, sehingga masyarakat tidak lagi merasa dikecewakan oleh pemimpinnya, “ pungkasnya. (DNS)
Ikuti berita menarik lainnya di Google News FaktaKalbar.id
