Selain itu, MUI menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen lembaga sebagai pelayan umat (khôdimul ummah) dan mitra pemerintah (shodiqhul hukumah). Aspirasi masyarakat diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan proyek tersebut.
MUI juga mengingatkan semua pemimpin nasional maupun daerah untuk memegang prinsip keadilan dan menjaga amanah Pancasila serta hak asasi manusia. “Kami berharap pemerintah lebih mendengarkan aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan,” tambah Rofiqul.
