“Semoga katalog elektronik ini dapat mengurangi biaya pengadaan 20-30% dan menurunkan biaya administrasi 40-50%. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini dinilai lebih tidak efisien dibandingkan negara tetangga.” Kata Prabowo.
Presiden menekankan perlunya sikap waspada menghadapi ketidakpastian geopolitik dan geo-ekonomi global. Ia mengingatkan akan potensi gangguan melalui teknologi dan serangan siber, sehingga pentingnya pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan.
Dengan total 494 DIPA yang diserahkan pemerintah memperlihatkan komitmen serius dalam transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
“Saya tekankan bahwa pembangunan bangsa adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan visi yang jelas. Kita optimis walaupun kita waspada,” tutup Prabowo.
Dalam APBN tahun 2025 belanja negara ditetapkan sebesar 3.621,3 triliun rupiah atau meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat yang mencapai 2.701,4 triliun rupiah ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan.
Selain itu, program unggulan 2025 juga telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah dan desa.
Harisson, M.Kes, menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas nasional dalam Penyerahan DIPA 2025. Beliau menyatakan komitmen dan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah pusat melalui implementasi Asta Cita.
“Kalimantan Barat siap berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini akan kita dukung dan terus dorong beserta program prioritas lainnya untuk diimplementasikan sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan potensi sumber daya alam yang kaya dan komitmen pemerintah daerah, diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan di Indonesia.” ujar Harisson.
Penyerahan DIPA 2025 dengan fokus pada ketahanan pangan, swasembada energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menandai babak baru dalam pembangunan Indonesia. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta pemanfaatan teknologi, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Acara ini juga turut dihadiri oleh seluruh pimpinan tinggi negara, Kementerian, Lembaga, serta Kepala Daerah seluruh Indonesia. Selanjutnya Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah akan menyerahkan alokasi DIPA APBN dan Rincian TKD Tahun 2025 kepada Para Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta Bupati/Walikota se Kalimantan Barat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024.(rfk/*adpim)
