Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menambahkan bahwa keputusan mundur Airlangga juga dilandasi oleh kebutuhan untuk lebih berkonsentrasi dalam menjalankan tugas-tugas di kabinet, khususnya dalam menjaga kesinambungan program-program pemerintahan Jokowi menuju era kepemimpinan Prabowo Subianto. “Pak Airlangga merasa perlu fokus pada tugas-tugas di kabinet, terutama dalam mengawal transisi pemerintahan yang akan datang,” ungkap Doli.
Sejumlah pengamat politik menilai bahwa pengunduran diri Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar juga membuka peluang bagi partai untuk melakukan konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan. Dalam waktu dekat, Partai Golkar dijadwalkan akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8) untuk menentukan pelaksana tugas ketua umum serta membahas persiapan musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, menegaskan bahwa keputusan Airlangga untuk mundur murni berasal dari keinginan pribadi tanpa adanya tekanan dari internal partai. “Tidak ada tekanan dari partai. Ini murni keputusan beliau sendiri,” kata Agung Laksono kepada media.
Dalam rapat pleno mendatang, Partai Golkar akan menetapkan jadwal musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum yang baru. Penetapan ini mendesak dilakukan mengingat pendaftaran calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar harus mendapatkan persetujuan dari ketua umum definitif, sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pendaftaran mulai 27 Agustus 2024.
Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar menandai berakhirnya kepemimpinan yang dimulai sejak 2017. Selama menjabat, Airlangga telah membawa Partai Golkar melalui berbagai dinamika politik, termasuk pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Dengan mundurnya Airlangga, Golkar kini berada di persimpangan jalan untuk menentukan arah baru kepemimpinan di tengah tantangan politik yang semakin kompleks.
