Landak  

BNPB Serahkan DSP Rp200 Juta untuk Bencana Banjir dan Longsor di Landak

LANDAK –  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 200 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Landak, Senin (27/5). Pemberian dana DSP itu dilakukan guna mendukung segala upaya penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah itu yang terjadi sejak sepekan lalu.

 

Penyerahan DSP itu dilakukan oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan (Deputi 5) BNPB Lilik Kurniawan kepada Pj. Bupati Landak Gutmen Nainggolan di pendopo Bupati Landak yang disaksikan oleh sejumlah perangkat Forkopimda Kabupaten Landak.

 

Dalam sambutannya, Deputi 5 mengatakan bahwa pemberian DSP itu merupakan perintah dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M. Kehadiran Deputi 5 sebagai representasi BNPB di Kabupaten Landak itu sekaligus untuk memastikan bahwa penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Landak dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam ihwal keselamatan masyarakat.

 

“Kehadiran BNPB disini merupakan arahan langsung dari Kepala BNPB untuk memastikan penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor dapat berjalan dengan baik,” jelas Lilik.

 

“Untuk itu kami membawa dukungan berupa dana sebesar 200 juta untuk operasional. Namanya dana siap pakai yang nantinya dapat digunakan untuk menangani bencana ini dengan baik,” imbuh Lilik.

 

Di samping itu BNPB juga menyerahkan dukungan berupa peralatan dan logistik mencakup perahu karet dan mesin 1 unit, tenda pengungsi 2 unit, velbed 25 unit, sembako 200 paket, makanan siap saji 200 paket, hygiene kit 200 paket, selimut 200 paket, matras 200 unit, chainsaw 5 unit, alat pertukangan 5 unit, pompa alcon 5 unit dan pompa apung 5 unit. BNPB akan terus mengawal penanganan darurat di Kabupaten Landak dengan mengerahkan tim yang akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan upaya penanganan darurat.

 

“Kami juga membawa personel yang nantinya akan mendampingi BPBD Kabupaten Landak agar mereka secara administrasi tidak jadi masalah dimasa yang akan datang,” sambung Lilik.