Jokowi mengungkapkan tidak optimalnya penganggaran pemerintah juga terjadi pada pengembangan UMKM. Di salah satu APBD daerah dia menemukan ada penganggaran pengembangan UMKM senilai Rp 2,5 miliar. Namun, mayoritas anggarannya digunakan untuk honor karyawan dan perjalanan dinas.
Katanya, dari total anggaran itu Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Anggaran yang bersisa Rp 600 juta pun masih banyak sekali penggunaannya yang menurut Jokowi tidak efektif.
“Pengembangan UMKM, di APBD ada ini nggak usah saya sebutkan kabupaten mana. Total anggarannya Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus udah, itu nanti sisanya yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja, pemberdayaan, pengembangan, istilah yang absurd ndak konkret,” ungkap Jokowi.
Dia menyatakan dirinya ingin agar anggaran pengembangan UMKM digunakan lebih jelas, misalnya pengadaan mesin produksi, biaya marketing, ataupun pameran.”Langsung aja lah, itu modal kerja untuk beli mesin produksi, untuk marketing, kalau pengembangan UMKM ya mestinya itu, untuk pameran, jelas,” beber Jokowi.
Contoh ketiga, Jokowi membeberkan ada pembangunan balai penyuluhan pertanian dianggarkan Rp 1 miliar. Namun, dari anggaran sebesar itu setelah dicek 80%-nya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas lagi.
“Pembangunan balai, untuk merehab dan membangun balai, jelas. Anggarannya 1 miliar. Kecil ini, kecil pun saya lihat. Mestinya kalau Rp 1 miliar, Rp 900 juta untuk rehab, mestinya. Tapi setelah dicek bener, Rp 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Rp 734 juta. Artinya, 80%. Ini udah nggak bisa lagi bapak ibu sekalian,” papar Jokowi.(rfk/ind)
