“Tiga tahun. Saya hitung dari sejak saya dilantik 15 April 2020. 3.600 yang sakit, sakit cacat fisik, depresi berat, ringan, ada. Kemudian deportasi seperti dari Timur Tengah, Malaysia sebanyak 94 ribu. Semua (wafat, sakit, deportasi) 90 persen yang berangkat tidak resmi,” kata Benny.
Menurut Benny, pemerintah juga sudah berupaya mengatasi kasus TPPO. Dia menargetkan para bandar TPPO bisa ditangkap. “Kan sudah banyak kasus yang masuk di kepolisian, di kejaksaan, ini yang kita kejar. Endingnya kita tidak memenjarakan ikan teri, tapi memenjarakan bandar,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat kabinet yang membahas masalah tindak pidana perdagangan orang. Jokowi disebut menerima laporan dari Benny Rhamdani tentang sekitar 1.900 mayat yang pulang ke Indonesia adalah korban TPPO.
“Tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, pada satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sejak Januari sampai ini, khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” kata Menko Polhukam Mahfud Md..
Mahfud mengatakan Jokowi langsung mengambil langkah untuk menangani masalah perdagangan orang. Satgas TPPO bakal direstrukturisasi.(rfk/ind)
