“Dengan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan usaha UMKM dengan memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM berupa fasilitas kepabeanan dan fasilitas konsultasi bagi para pelaku UKM yang ingin mengekspor produknya,” tutup Sekda.
Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Imik Eko Putro menjelaskan, FGD ini dilakukan bertujuan agar Kabupaten Ketapang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mensejahterakan daerah serta masyarakat dari berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, walet dan sektor-sektor lainnya.
“Intinya mencari potensi untuk Kabupaten Ketapang ini bisa meningkatkan PAD dan tentunya bisa memajukan daerah dan masyarakatnya, dari sektor pertambangan, perkebunan dan walet,” ucapnya.
Kakanwil juga mengajak jajaran pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pelaku UMKM, untuk bersama-sama membangun ekonomi dengan alokasi anggaran APBN dan APBD.
“Ini kita diskusikan untuk kita bisa optimalkan, ada ruang-ruang yang bisa kita garap bersama tentunya, ini butuh effort dari kita bersama. Kementerian Keuangan dalam hal ini Kemenkeu 1 yang ada di Ketapang yaitu Pajak, Bea Cukai dan KPPN siap untuk berkolaborasi dengan jajaran pemda,” tutupnya.(rfk)
