“Sekarang kita jalanin saja, menghilangkan status desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang, otomatis kita juga menangani stunting karena di 54 indikator Indeks Desa Membangun terdapat bidang kesehatan dan lain-lain,”.
Kemudian, Bupati/Wali Kota diminta untuk memperbaiki data dan program dalam mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kalbar
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Balita Stunned Provinsi Kalbar pada tahun 2022 berada diangka 27,8%. Sedangkan angka kemiskinan tahun 2022 yakni 6,73% lebih rendah dibandingkan angka nasional 9,54%.
Mengakhiri paparan, Gubernur mengkritisi kurangnya koordinasi pihak BKKBN Prov Kalbar dengan Pemprov Kalbar.
“Saya merasa koordinasi BKKBN kepada Pemda sangat kurang, sedangkan program (penurunan stunting) ada di BKKBN,” tegas H. Sutarmidji.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kemenkes RI, Kemendes PDTT RI, BKKBN, dan Sekretariat Presiden.(rfk/wnd)
