Harlisa menjelaskan apabila pada anggaran tahun 2023 belum dianggarkan oleh pemerintah daerah, dirinya berharap ada partisipasi pihak ke 3 dari organisasi masyarakat dan perusahan-perusahan di Kabupaten Ketapang yang peduli dengan penyelenggaraan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak.
“Misalnya pada saat anggaran pemerintah daerah kita belum siap, masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Semoga ada teman-teman CSRnya bisa dialihkan kesini untuk mengawal generasi Ketapang,” jelasnya.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang sebagai leading sector harus bergerak dan berkoordinasi dengan Lintas Sektoral dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan Kabupaten Ketapang ramah anak. Isu ini penting dikarenakan anak-anak ini merupakan generasi penerus.
“Leading sector ini mungkin untuk sekretariatnya berfokus di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana. Mengkoordinasikan ke OPD terkait yang masuk dalam kluster-kluster yang masuk kedalam Kota Layak Anak (KLA) itu,” terangnya.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) tahun 2022 dari 3 nominasi Kabupaten yaitu Melawi, Sanggau dan Kubu Raya, hanya Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan Penghargaan Pratama. (rfk)
