Kalbar Darurat Mafia Tambang

Sutarmidji Ajak Mahasiswa Peduli Terhadap Pembangunan Desa

Gubernur menyampaikan pidatonya di Ruang Rapat Senat Untan (foto: aws humas prov)

“Tujuan KKN Kebangsaan ini untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa serta mendorong dan memacu kegiatan pembangunan nasional dengan menumbuhkan motivasi di daerah terutama di pedesaan yang berbatasan langsung dengan negara lain,” terangnya.

Pasalnya, saat ini Provinsi Kalbar memiliki 2045 Desa dimana hampir seluruhnya masuk dalam kategori sebagai Desa Mandiri dan Desa Berkembang. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang yang direncanakan sebagai lokasi KKN Kebangsaan ini, hampir keseluruhan desanya dikategori sebagai Desa Maju dan Desa Mandiri.

“Untuk Kabupaten Sambas sudah tidak ada Desa Sangat Tertinggal dan sudah tidak ada Desa Tertinggal, jadi yang ada itu hanya Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Oleh karenanya diharapkan hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa untuk membangun daerahnya masing-masing setelah kembali dari KKN Kebangsaan”, harapnya.

Lanjutnya, membangun Desa merupakan salah satu program Pemerintah Pusat untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya dari pinggiran. Sehingga menguatkan pertumbuhan nasional dari berbagai sektor lainnya, seiring dengan harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Rektor Prof Garuda Wiko mengutarakan dengan adanya KKN Kebangsaan ke XI Tahun 2023 ini diharapkan mampu memperkokoh rasa cinta tanah air dalam rangka memajukan daerah perbatasan, dan mendukung 4 pilar nasional melalui program KKN Kebangsaan serta penguatan ketahanan nasional dan semangat nasionalisme dalam menangani kasus putus sekolah, stunting, kekerasan perempuan dan anak serta kejahatan lintas batas dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.

“Dan tak kalah penting dengan adanya program ini dapat mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat serta digitalisasi komoditi dalam mendukung kedaulatan pangan, potensi wisata dan penguatan pemberdayaan desa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan”, pungkasnya. (rfk/aws humas prov)