Edi menyampaikan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan itu juga akan dilaksanakan di semua kabupaten/kota di Kalbar dimana akan dilakukan oleh kepengurusan JMSI ini sudah ada. Edi berharap jika semua pihak sudah berkomitmen melaksanakan ini maka proses demokrasi di Indonesia tidak di cederai informasi-informasi bohong.
“Karena masifnya informasi yang tidak benar sangat menyulitkan masyarakat membedakan informasi mana yang benar dan mana yang salah atau hoaks, maka kita harus mengimbangi dengan memasifkan informasi yang benar dan dari sumber yang benar sehingga kredibilitas Pemilu dan proses demokrasi di negara kita tidak tercedera dengan banyaknya misinformasi,” pungkas Edi.
Workshop JMSI itu sendiri menghadirkan narasumber dari Komisioner KPU Kalbar, Lomon, Akademisi, Fiera B Arif, Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kalbar Syarifah Ema Rahmania dan Pembina JMSI Kalbar Rihart Nasir Silalahi.
“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JMSI Kalbar yang telah berkolaborasi bersama KPU Kalbar dalam upaya penyebaran informasi Pemilu 2024 tanpa hoaks,” kata Plh Kadis Kominfo Kalbar, D. Zamrom, saat mewakili Gubernur Kalbar pada pembukaan kegiatan tersebut.
Zamron mengatakan, Pemprov Kalbar berharap dengan kolaborasi yang dilakukan JMSI dan KPU Kalbar itu bisa mengawal dari proses hingga pelaksanaan Pemilu dengan baik, sehingga proses demokrasi di Indonesia khususnya di Kalbar bisa juga berjalan dengan baik.“Kami atas nama Pemprov Kalbar tentu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan JMSI dan KPU Kalbar ini,” ucap Zamrom.(rfk)
