Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH, M.Hum., mengadakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 secara virtual.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrid ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).
Hadir mendampingi Gubernur Kalbar di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar yakni Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat (Kakanwil DJPb Kalbar), Imik Eko Putro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov Kalbar, Ir. Sukaliman, MT, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov Kalbar, Dra. Mahmudah, MM
Melalui arahan dan sambutan yang disampaikan, Presiden meminta kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, maupun Kepala Daerah, untuk mengantisipasi resiko dampak global terhadap perekonomian di dalam negeri.
“Kita semua harus memiliki sense of crisis. Kita harus betul-betul siap menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi,” pinta Ir. H. Joko Widodo.
Kemudian, pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2023 akan diubah menjadi 6 (enam) kebijakan yang meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur, infrastruktur sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan pemantapan reformasi RB dan penyederhanaan regulasi .
“Kebijakan APBN tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan oleh para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah. Saya juga mengingatkan agar setiap program terintegrasi dapat menciptakan manfaat yang lebih besar,”.
Mengakhiri arahan, Presiden meminta kepada Kepala Daerah untuk memperhatikan tingkat inflasi di daerah masing-masing karena hal tersebut menjadi ancaman bagi semua negara.
“Jangan terjebak rutinitas, perbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM,” tutup Presiden.(rfk/wnd humas prov)
