Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong dimasukkannya sanksi pidana secara tegas ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul masih maraknya kasus kebocoran…
Tata Kelola Data Nasional
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.




