Pokir DPRD | Fakta Kalbar

Nasional Senin 1 Desember 2025

Cegah DPRD Jadi Makelar Proyek, KPK Terbitkan SE Larangan Penyalahgunaan Pokir

Faktakalbar.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-2/2024. Surat ini menegaskan larangan penyalahgunaan Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh…

Mendagri Tito Karnavian Soroti Praktik Buruk Pokir, Minta Kepala Daerah Selektif dan Tegas

KPK: Dana Pokir Bukan Ajang Bagi-Bagi Jatah Anggota Dewan

Nasional Senin 17 November 2025

KPK Geledah Dinas PUPR Riau, Berkas Proyek dan Data Pokir DPRD Diangkut

admin

Faktakalbar.id, NASIONAL – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penelusuran dugaan korupsi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Setelah sehari sebelumnya menggeledah Kantor Gubernur, kini giliran Kantor…

Headline, Kalimantan Barat Minggu 16 November 2025Minggu 16 November 2025

Pekerjaan Pokir Kalbar Diduga Diatur Oknum PUPR, Kontraktor Cuma Dipinjam Bendera, Nilai Pekerjaan Hanya 20 Persen dari Kontrak

Editor

Faktakalbar.id, KALIMANTAN BARAT – Dugaan penyimpangan serius dalam proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Barat memasuki babak baru. Fakta Kalbar menemukan indikasi bahwa pelaksanaan sejumlah proyek normalisasi dan Operasi Pemeliharaan…

Headline Senin 6 Oktober 2025

PUPR dan Perkim Bungkam Soal Pokir DPRD Kalbar, KPK Sudah Ingatkan Soal Potensi Korupsi

Tim Editor

FaktaKalbar.id, PONTIANAK – Diamnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalimantan Barat menambah panjang daftar kejanggalan dalam polemik keterbukaan data Pokok-Pokok…

Headline, Pontianak Sabtu 4 Oktober 2025

Misteri Pokir DPRD Kalbar, Instansi Saling Lempar, Apa yang Disembunyikan?

Editor

FaktaKalbar.id, PONTIANAK – Polemik keterbukaan informasi mengenai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Barat terus bergulir. Fakta Kalbar sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada sejumlah instansi terkait, termasuk DPRD, Bappeda, Dinas…

Nasional Selasa 19 Agustus 2025

Tata Kelola Amburadul, KPK Desak Sambas Benahi Pengelolaan Anggaran dan Pokir DPRD

Tim Editor

Faktakalbar.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sambas yang dianggap masih penuh celah penyimpangan. Baca Juga: Investasi Rp6,6 Triliun di Sambas, Anak Muda Antusias tapi…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.