Faktakalbar.id, PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungannya terhadap kiprah Real Estat Indonesia (REI), khususnya DPD REI Kalimantan Barat, dalam membantu program nasional penyediaan rumah rakyat dan penataan ruang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan Gedung Sekretariat Persatuan Perusahaan REI Kalbar di Komplek Ruko A Yani Megamal Pontianak, Selasa (17/6/2025).
Edi menegaskan pentingnya sinergi antara pengembang dan pemerintah daerah guna menyediakan rumah layak bagi masyarakat.
Baca Juga: Usulan Rumah Subsidi Cuma 18 Meter Persegi: “Masa Kayak Gudang?”
Salah satu fokusnya adalah mendukung Program 3 Juta Rumah yang memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk pengembang.
“Akan tetapi ketersediaan lahan di Pontianak ini cukup terbatas dan harga tanah sudah melambung tinggi, sehingga pembangunan cenderung bergerak ke wilayah sekitar seperti Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya usai menandatangani prasasti peresmian Gedung Sekretariat DPD REI Kalbar.
Lebih jauh, Edi menggarisbawahi pentingnya penataan ruang yang terencana guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Ia mencontohkan perlunya perencanaan infrastruktur seperti jalan yang lebar sejak awal pembangunan, salah satunya Jalan Ampera yang dirancang selebar 40 meter.
“Kalau jalan lebar, harga tanah naik, kualitas lingkungan juga jadi lebih baik,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan rencana kolaborasi lintas daerah, seperti penyediaan air bersih dan pengolahan sampah bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Bantah Rumah Subsidi Jadi 18 Meter Persegi
Edi berharap DPD REI Kalbar terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan hijau di Kalimantan Barat.
“Selamat menempati Sekretariat Baru. Semoga semakin semangat dan berperan aktif dalam penataan ruang dan penyediaan perumahan yang berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyatakan bahwa Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus direspon positif oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Program ini mencakup pembangunan satu juta rumah vertikal di perkotaan, satu juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di wilayah pesisir.
“Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula ditargetkan untuk 220.000 unit tahun ini, sudah ditambah menjadi 350.000 unit. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit secara nasional,” ungkap Joko.
Baca Juga: Syarat Rumah Subsidi Terbaru: Batas Penghasilan Ditingkatkan hingga Rp14 Juta
Ia turut mengapresiasi kehadiran Wali Kota Pontianak dalam acara tersebut dan mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan REI dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
“Kolaborasi antara REI dan pemerintah sangat penting, apalagi untuk menjawab kebutuhan rumah masyarakat di kota-kota dengan lahan terbatas seperti Pontianak,” imbuhnya. (ra/prokopim)
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
