Faktakalbar.id, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada Senin (26/5/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, bersama Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur.
Baca Juga: Laporan Keuangan 2024, Pemkab Sambas Sabet WTP ke-7 dari BPK
“Dengan penuh rasa syukur, saya sampaikan bahwa Kabupaten Ketapang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ujar Bupati Alexander Wilyo, Selasa (27/5).
Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan.
“Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam mewujudkan visi pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri,” lanjutnya.
Bupati Alexander juga menyoroti bahwa penyerahan LHP bukan hanya sebatas agenda seremonial, melainkan menjadi momen penting dalam menilai tata kelola keuangan daerah.
“Opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan komitmen serius dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien,” tuturnya.
Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan telah dipertanggungjawabkan secara maksimal dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran telah dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sesuai aturan dan diarahkan untuk pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang serta masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh hingga tercapainya WTP secara konsisten.
“Raihan WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang didukung penuh oleh masyarakat,” sebutnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemda akan terus meningkatkan pengelolaan keuangan dengan mengedepankan prinsip good governance.
“Ke depan kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip good governance,” tegasnya.
Ia menilai bahwa opini WTP yang diraih secara konsisten menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, terutama infrastruktur dan sumber daya manusia.
“WTP ini menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (AF)
Baca Juga: Pontianak Raih WTP ke-14, Wali Kota: Komitmen dan Kolaborasi Jadi Kunci
Ikut berita menarik lainnya di Google News Faktakalbar.id
