FaktaKalbar.id, KETAPANG – Menyikapi persoalan yang terjadi pada para kontraktor yang belum mendapat bayaran atas proyek pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2024 silam, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu mengaku akan melakukan Investigasi untuk menemukan titik awal penyebab terjadinya persoalan tersebut.
“Jika memang menjadi kewajiban Pemda, tentu kita akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya, Rabu (19/3/2025).
Alex melanjutkan, bahwa kejadian tidak terbayarnya ratusan paket proyek APBD tersebut, terjadi pada akhir tahun anggaran 2024 dimana dirinya berada di luar sistem Pemerintahan.
“Makanya inspektorat perlu untuk melakukan investigasi dulu supaya tahu masalah yang sebenarnya terjadi, sambil menunggu hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun anggaran 2024,” jelasnya.
Alex menerangkan, bahwa investigasi saat ini sedang dilakukan, dengan harapan benang merah terkait kejadian ini bisa diketahui siapa yang lalai, untuk kemudian disampaikan ke publik agar mengetahui penyebab sebenarnya agar tidak termakan opini.
“Investigasi akan dilakukan sampai kepada perangkat daerah ditingkat teknis seperti dinas-dinas terkait yang membidangi termasuk pihak Bank Kalbar, jika nanti ada terbukti lalai meskipun kejadian ini di pemerintahan sebelumnya, maka tentu akan ada sanksi,” tegasnya.
Alex menambahkan, sebagai Bupati terpilih yang baru dilantik pada akhir Februari 2025 lalu, tentu persoalan ini harusnya bisa diselesaikan pada tahun 2024 lalu.
Ikuti berita menarik lainnya di Google News FaktaKalbar.id
