PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan Korupsi di wilayah Kalbar, serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
Korupsi merupakan satu tindak kejahatan yang harus diberantas bersama dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka dari itu Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi diharapkan menjadi langkah tepat untuk menyampaikan hal-hal yang harus diwaspadai dalam melaksanakan tugas selaku Aparatur Pemerintah.
“Hal ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk membangun kesadaran melalui pendekatan Humanis dari semua Institusi Pemerintahan dan semua kalangan untuk berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi,” ujar Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka secara resmi Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/10).
Seperti diketahui bahwa KPK telah meluncurkan aplikasi _Monitoring Center For Prevention_ (MCP) guna mendorong percepatan pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh seluruh program pemberantasan Korupsi yang dilakukan KPK, salah satunya adalah aksi pemberantasan Korupsi terintegrasi melalui MCP,” tutur Harisson.
Dilanjutkannya bersama KPK, Legislatif, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum dapat memperkuat kerjasama pencegahan tindak pidana Korupsi di Kalimantan Barat
