FAKTA ACEH – Malaysia menyatakan negaranya siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian bersama Indonesia untuk memastikan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ia telah melakukan percakapan via telepon dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa mereka membahas serangan terhadap Palestina.
Baca Juga: PTPI Ungkap Sebanyak 7,58 Juta Petani Belum Tebus Pupuk Subsidi
Dia menekankan bahwa mereka “siap untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza bekerja sama dengan Indonesia jika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memintanya.”
Anwar Ibrahim merupakan salah satu menjadi pendukung Palestina dan penentang keras kekejaman ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Gaza. Pada bulan Juni, ia menekankan bahwa “ada situasi yang membutuhkan intervensi tanpa ragu-ragu dan tegas” dan mengutuk “kekejaman mencolok yang dilakukan Israel di ladang pembantaian dengan dalih membela diri, dan kolonialisme pemukim yang tak ubahnya seperti kampanye genosida yang sistematis untuk menggusur seluruh penduduk asli.”
Sebelumnya, presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pada bulan Juni lalu bahwa negaranya siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diminta.
Pada konferensi keamanan Shangri-La Dialogue, Prabowo menyatakan, “Ketika dibutuhkan dan ketika diminta oleh PBB, kami siap untuk menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau gencatan senjata yang prospektif ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak dan semua pihak.” Prabowo adalah mantan jenderal pasukan khusus dan Menteri Pertahanan Indonesia saat ini. Dia akan mulai menjabat pada bulan Oktober.
Dukungan Malaysia ini menyusul pengumuman Presiden AS Joe Biden tentang proposal tiga fase gencatan senjata di Gaza, yang kemudian ditolak oleh ‘Israel’.
Prabowo lebih lanjut menyatakan bahwa diperlukan investigasi yang komprehensif terhadap bencana kemanusiaan di Rafah dan “solusi yang adil” untuk konflik tersebut.
“Dan itu berarti hak-hak tidak hanya Israel untuk eksis, tetapi juga hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air mereka sendiri, negara mereka sendiri, hidup dalam damai,” tambahnya.
Pada bulan Mei, pihak berwenang di UEA, Mesir, dan Maroko mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan inisiatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membentuk “pasukan penjaga perdamaian” di Gaza setelah perang berakhir.
Baca Juga: Mensos: Data Kesejahteraan Sosial Dipastikan Tak Terganggu Usai Serangan Siber PDN
“Tiga negara Arab telah melakukan diskusi awal, termasuk Mesir, UEA, dan Maroko, namun mereka ingin AS mengakui negara Palestina terlebih dahulu,” kata seorang pejabat.
