Faktakalbar.id, SINTANG – Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sintang hingga tahun 2030 mendatang.
Hal tersebut disampaikan saat membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Viral Keluhan Jalan Rusak di Sintang, Wagub Kalbar Singgung Perbandingan Luas Wilayah dan APBD
Agenda strategis Musrenbang Sintang 2026 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi maupun kabupaten.
Dalam pidatonya, Gregorius Herkulanus Bala memaparkan fakta krusial mengenai kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya.
Saat ini, total panjang jalan yang berstatus milik Kabupaten Sintang mencapai 1.787 kilometer. Namun, dari jumlah tersebut, tercatat hanya 13,13 persen yang berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya masih dalam keadaan rusak sedang hingga berat.
“Setelah satu tahun menjalankan RPJMD, kita masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis dan tantangan besar. Terutama pada aspek penyediaan layanan dasar infrastruktur. Persentase jalan dalam kondisi mantap hanya 13,13 persen, sisanya rusak sedang hingga berat,” terang Bupati Sintang.
Selain masalah jalan, Bupati juga menyoroti akses layanan dasar lainnya yang masih perlu diakselerasi. Saat ini, akses air bersih baru menjangkau 54,2 persen masyarakat Sintang. Untuk sektor sanitasi layak telah mencapai 70,1 persen, sedangkan ketersediaan rumah layak huni berada di angka 94,1 persen. Ia mengakui bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun perkembangannya masih di bawah harapan pemerintah daerah.
Sektor ekonomi tidak luput dari evaluasi. Pertumbuhan ekonomi Sintang terpantau stagnan di angka 4 hingga 5 persen, dengan tingkat kemiskinan yang masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Barat.
