Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kelompok pemuda sering kali menjadi motor penggerak kritik sosial dan aksi demonstrasi di jalanan.
Menyadari tingginya tensi pergerakan kaum muda ini, pihak kepolisian mulai merangkul berbagai organisasi kepemudaan untuk mengubah pola penyampaian pendapat agar tidak berujung pada kerusakan fasilitas umum.
Pesan tegas ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pontianak, Endang Tri Purwanto, di hadapan jajaran pengurus baru Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak.
Bertempat di Aula BPSDM Kalimantan Barat pada Jumat (10/4), momentum pelantikan tersebut dimanfaatkan kepolisian untuk menitipkan “pekerjaan rumah” terkait stabilitas kota.
Baca Juga: Resmi Bergabung ke Muhammadiyah, STAI Al-Haudl Ketapang Diproyeksikan Jadi Universitas
Bagi Endang, kepengurusan baru ini bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan beban moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ia mengingatkan bahwa roda ekonomi dan pembangunan Kota Pontianak sangat bergantung pada rasa aman warganya.
Tanpa bermaksud membungkam daya kritis pemuda, kepolisian justru meminta agar daya kritis tersebut disalurkan dengan cara yang lebih beradab dan terukur.
“Kita sudah belajar dari peristiwa masa lalu bahwa aksi anarkis hanya mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga. Jika situasi aman dan kondusif, pembangunan kota pasti berjalan lancar,” ujar Endang memberikan penekanan di hadapan para aktivis muda tersebut.
Ia menyentil memori kolektif warga Pontianak terkait rentetan aksi unjuk rasa di masa lalu yang kerap berujung gesekan fisik dan vandalisme. Menurutnya, energi besar yang dimiliki pemuda akan jauh lebih bermanfaat jika diselaraskan dengan konsep Ta’awun atau gotong royong, yang kebetulan menjadi tema besar dalam pelantikan tersebut.
Lebih jauh, Endang secara terbuka memosisikan Pemuda Muhammadiyah sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek pengamanan. Polisi menuntut keterlibatan aktif mereka untuk menjadi “pendingin” atau cooling system di tengah masyarakat apabila terjadi gejolak sosial.
