Baca Juga: Pemprov Kalbar Optimalkan 8,4 Juta Hektare Hutan Tarik Investasi Rendah Karbon
Norsan menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem alam, salah satunya melalui pengetatan regulasi perizinan pada sektor pertambangan dan perkebunan berskala besar.
“Kami memperketat perizinan dan mendorong rehabilitasi lahan yang bertanggung jawab. Pihak ketiga yang terlibat harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan,” kata dia.
Sementara itu, CEO TAF Laurel Miller menyampaikan bahwa tujuan utama dari kunjungannya ini adalah untuk mempererat jalinan kemitraan sekaligus menyelaraskan rencana program TAF dengan peta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Laurel menyebutkan, TAF selama ini telah aktif menjalankan berbagai program di wilayah tersebut, mulai dari kampanye literasi digital, inisiatif pemberdayaan kelompok perempuan, hingga skema perhutanan sosial.
“Kami melihat adanya keselarasan antara fokus Pemprov Kalbar dan misi kami. Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi agar program-program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Laurel.
Lembaga internasional tersebut juga sangat menekankan pentingnya penguatan instrumen tata kelola lingkungan sebagai pondasi utama pembangunan berkelanjutan.
Ke depan, TAF berharap penuh adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk membuka akses koordinasi hingga ke tingkat kabupaten maupun kota, sehingga target implementasi setiap program pemberdayaan dapat berjalan secara terukur dan optimal.
(*Red)
