Perkuat IPM dan Tata Kelola Lingkungan, Pemprov Kalbar dan TAF Tingkatkan Kolaborasi Pembangunan

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menggelar pertemuan resmi dengan CEO The Asia Foundation (TAF) Laurel Miller di Pontianak.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menggelar pertemuan resmi dengan CEO The Asia Foundation (TAF) Laurel Miller di Pontianak. (Dok. Ist)

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mempercepat pembangunan daerah melalui pelibatan lembaga lintas sektoral.

Pada Kamis (9/4/2026) di Pontianak, Pemprov Kalbar dan TAF (The Asia Foundation) resmi menggelar pertemuan tatap muka guna memperkuat kolaborasi di bidang pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola lingkungan hidup.

Baca Juga: Pemprov Kalbar Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Sekda Kalbar Tekankan Transparansi Anggaran

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara langsung menerima kunjungan kerja dari Chief Executive Officer (CEO) TAF Laurel Miller.

Pertemuan tersebut difokuskan pada langkah sinkronisasi sejumlah program prioritas daerah agar dapat berjalan beriringan dengan misi lembaga nirlaba internasional tersebut.

“Saya bersama CEO TAF Laurel Miller hari ini melakukan pertemuan untuk membahas penguatan sinergi program di berbagai sektor, meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemberdayaan perempuan, literasi digital, hingga tata kelola lingkungan,” kata Norsan di Pontianak, Kamis.

Norsan menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi jangka panjang yang telah diberikan oleh TAF dalam mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat.

Ia mengakui bahwa upaya memajukan provinsi ini senantiasa menghadapi tantangan geografis yang terbilang cukup kompleks.

Sebagai perbandingan, luas daratan wilayah Kalimantan Barat mencapai sekitar 1,5 kali lipat luas Pulau Jawa dan terbagi menjadi 2.046 desa dengan kondisi geografis yang sangat beragam.

Kondisi ini membuat otoritas pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan riil dari berbagai pihak luar.

“Kami menghadapi keterbatasan anggaran dengan wilayah yang luas. Fokus utama saat ini adalah meningkatkan IPM, terutama pada rata-rata lama sekolah yang masih didominasi lulusan SMP. Kami berharap ada dukungan konkret, khususnya untuk masyarakat putus sekolah melalui program literasi dan edukasi,” tuturnya.

Selain mengurai persoalan di sektor pendidikan, isu mengenai keberlanjutan kelestarian lingkungan juga menjadi menu pembahasan utama dalam pertemuan Pemprov Kalbar dan TAF tersebut.