Pemprov Evaluasi Tender Rp13,3 Miliar, Sekda Tuntut Negosiasi Biaya Penerbangan Haji Kalbar 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson saat menggelar audiensi bersama perwakilan maskapai untuk membahas tarif rasional angkutan transportasi jamaah haji daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson saat menggelar audiensi bersama perwakilan maskapai untuk membahas tarif rasional angkutan transportasi jamaah haji daerah. (Dok. HO/Faktakalbar.id)

“Dalam setiap proses pengadaan, setelah ada pemenang, tetap wajib dilakukan negosiasi kembali. Kita ingin memastikan apakah harga ini masih bisa ditekan lagi, sehingga tidak memberatkan jamaah haji,” katanya.

Selain negosiasi, Harisson juga menekankan skema mitigasi risiko apabila terjadi fluktuasi harga bahan bakar pesawat di kemudian hari selama masa kontrak berjalan.

“Kalau nanti terjadi kenaikan harga avtur, maka itu menjadi risiko pihak maskapai sesuai kontrak. Namun kalau harga avtur turun, maka kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah. Prinsipnya kita ingin adil dan transparan,” ungkap Harisson.

Mengakhiri pertemuan, pemerintah daerah memastikan komitmennya dalam mengawal seluruh proses ini hingga tuntas.

“Kita ingin pelayanan haji ini berjalan dengan baik, aman, dan biaya yang dibebankan kepada jamaah tetap dalam batas yang wajar. Karena itu, setiap komponen biaya harus benar-benar kita cermati,” tutupnya.

(*Red)