Baca Juga: Pemprov Evaluasi Tender Rp13,3 Miliar, Sekda Tuntut Negosiasi Biaya Penerbangan Haji Kalbar 2026
Kendati demikian, ia menuntut transparansi penuh atas rincian kenaikan biaya yang diajukan oleh maskapai, mengingat lonjakan dari Rp10,6 miliar menjadi Rp13,3 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Tahun lalu, harga perkiraan sendiri (HPS) kita sekitar Rp10,6 miliar. Sekarang menjadi Rp13 miliar lebih, ini tentu harus kita jelaskan secara terbuka kepada masyarakat, kenapa terjadi kenaikan. Karena biaya ini nantinya akan diketahui oleh jamaah, sehingga harus transparan,” tegas Harisson.
Terkait pergerakan harga bahan bakar ke depan, pemerintah daerah juga telah menyepakati aturan main yang adil dengan pihak maskapai.
“Kalau nanti terjadi kenaikan harga avtur, maka itu menjadi risiko pihak maskapai sesuai kontrak. Namun kalau harga avtur turun, maka kita akan bicarakan kembali agar ada penyesuaian yang menguntungkan jamaah. Prinsipnya kita ingin adil dan transparan,” ungkap Harisson menegaskan posisi pemerintah.
(*Red)
