“Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO (minyak sawit mentah) akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri,” ujar dia.
Dalam situasi tersebut, jika kebijakan B50 dipaksakan berjalan dalam waktu dekat, penyesuaian paling logis yang akan terjadi adalah anjloknya volume ekspor CPO.
Hal ini disebabkan porsi produksi nasional akan terserap jauh lebih besar untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik program biodiesel. Fluktuasi harga minyak bumi dan CPO yang tidak menentu di pasar global juga diyakini akan menambah beban kompleksitas pengambilan keputusan.
Menyikapi lonjakan kebutuhan CPO di dalam negeri, Eugenia menyoroti perlunya penyesuaian dan reformulasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Skema DMO dinilai masih sangat relevan sebagai instrumen penjamin ketersediaan pasokan domestik, khususnya untuk minyak goreng dan biodiesel.
“DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang bersifat tegas (domestic-first obligation), yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan, tanpa bergantung pada keputusan ekspor,” kata dia.
Agar iklim usaha tetap kondusif, mekanisme DMO dapat dikombinasikan dengan sistem berbasis kinerja.
Sebagai contoh, rasio DMO terhadap ekspor dapat dibuat lebih fleksibel; produsen yang berhasil menggenjot produksi dan ekspor akan mendapatkan kewajiban rasio DMO yang lebih rendah, sementara produsen yang stagnan akan dikenakan rasio yang lebih tinggi.
“Dengan demikian, DMO tetap relevan dalam era B50, tetapi memerlukan reformulasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pasokan, melainkan juga sebagai instrumen yang mendorong peningkatan produksi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor,” katanya.
(*Red)
