Faktakalbar.id, JAKARTA – Peneliti dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengingatkan pemerintah bahwa rencana implementasi mandatori B50 pada semester II tahun 2026 wajib diiringi dengan penguatan kapasitas produksi sawit di sektor hulu.
Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya defisit pasokan Minyak Sawit Mentah (CPO) di pasar domestik maupun global.
Baca Juga: Pakai AI dan Data Kapal, Kemenkeu Deteksi Manipulasi Ekspor 10 Perusahaan Sawit Besar
Eugenia menyarankan agar kebijakan pemerintah saat ini difokuskan pada perbaikan fundamental sektor hulu perkebunan.
Hal tersebut mencakup percepatan program peremajaan sawit (replanting), peningkatan kualitas bibit, penerapan praktik budidaya yang efisien, hingga pemberian dukungan penuh terhadap para petani sawit.
“Produktivitas sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik, termasuk biodiesel, maupun ekspor. Tanpa peningkatan produktivitas, tekanan terhadap pasokan CPO akan makin besar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan global,” kata Eugenia di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Peningkatan produksi sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan industri. Ia meyakini kesiapan bahan baku akan menjadi penentu keberhasilan program energi nasional tanpa harus mengorbankan sektor lainnya.
“Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat kebijakan energi dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga ketahanan energi dan stabilitas industri sawit dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eugenia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan di tingkat hulu, implementasi mandatori B50 berisiko memicu masalah baru.
Tingginya permintaan CPO dari pasar ekspor serta kebutuhan domestik untuk pangan dan oleokimia akan berbenturan langsung dengan kebutuhan program biodiesel nasional.
