Faktakalbar.id, PONTIANAK — Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Universitas Tanjungpura (BEM KB Untan) memadati Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (6/4/2026).
Aksi massa bertajuk “TNI dan Polri Darurat Pelanggaran HAM dan Tembok Impunitas” ini digelar sebagai bentuk protes terhadap rentetan kasus kekerasan yang diduga melibatkan oknum aparat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sembilan poin tuntutan utama, mulai dari isu represifitas terhadap aktivis hingga dugaan kriminalisasi tokoh adat di daerah.
Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi, Pangestu Wiguna, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan upaya memperjuangkan keadilan bagi para korban yang hingga kini kasusnya dinilai belum tuntas.
Baca Juga: 14 Organisasi Mahasiswa Aksi di DPRD Kalbar, Polisi Imbau Warga Hindari Jalan Ahmad Yani
“Fokus utama kami adalah kasus penyiraman air keras atau tindak represifitas aparat terhadap Bang Andri Yunus, ini sangat disayangkan. Kami juga membawa beberapa isu daerah seperti teror yang terjadi di Air Upas dan kriminalisasi terhadap Ketua Adat, Tarsius Fendy Sesupi,” ujar Pangestu Wiguna di sela-sela aksi.
Massa sempat ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur dan Ketua Komisi I DPRD Kalbar Rasmidi.
Namun, mahasiswa menyatakan ketidakpuasan lantaran pihak pimpinan institusi keamanan, yakni Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura, tidak hadir untuk berdialog langsung di lapangan.
Kekecewaan massa memuncak karena merasa tuntutan mereka yang bersentuhan langsung dengan institusi keamanan belum terjawab secara konkret. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi gelombang lanjutan jika aspirasi mereka terus diabaikan.
