Faktakalbar.id, NASIONAL – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat kemunculan 11.189 titik panas (hotspot) indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia selama hampir empat pekan pertama bulan Maret 2026.
Dari total tersebut, WALHI menyoroti secara khusus temuan 1.351 titik karhutla di konsesi perusahaan beserta wilayah sekitarnya yang melibatkan 15 korporasi besar.
Baca Juga: WALHI Catat 1.316 Titik Panas Karhutla di Kalbar Sepanjang Februari 2026
Rincian temuan tersebut mencakup 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan sawit, 285 titik api di wilayah 5 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 367 titik api di area 5 perusahaan tambang.
Korporasi yang arealnya teridentifikasi memiliki titik panas antara lain PT Limpah Sejahtera, PT Lestari Alam Raya, PT Meskom Agro Sarimas, PT Sumatra Unggul Makmur, PT Trisetya Usaha Mandiri 2, PT Sekato Pratama Makmur, PT Bhatara Alam Lestari, PT Arara Abadi, PT Wira Karya Sakti, PT Grace Putri Perdana, Kaltim Prima Coal (KPC), Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, dan Kideco Jaya Agung. Sejumlah perusahaan di atas bahkan tercatat berulang kali memiliki titik api setiap tahunnya.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menyatakan bahwa kondisi ini diperparah oleh ancaman cuaca ekstrem dan keterbatasan anggaran penanganan bencana pemerintah pada tahun 2026.
“Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan. Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, sebab fenomena iklim El Niño ekstrem yang sering disebut sebagai “Godzilla” diperkirakan akan menyebabkan peningkatan suhu yang signifikan di Indonesia dan berbagai wilayah dunia dalam beberapa bulan ke depan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan bahwa kondisi ini akan terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD), yang berpotensi memperpanjang dan memperparah musim kemarau. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan akan memicu cuaca panas ekstrem yang berlangsung lebih lama, bahkan hingga Oktober 2026,” kata Uli.
Uli menambahkan bahwa Dana Siap Pakai (DSP) bencana 2026 hanya sebesar Rp4,63 triliun dan pagu BNPB sebesar Rp491 miliar, jauh di bawah biaya historis penanganan karhutla.
“Tentunya ini akan menjadi bayang-bayang buruk, tidak menutup kemungkinan dampak karhutla bisa sebesar 2015 lalu. Karhutla 2015 biaya penanganan yang dikeluarkan hanya 500 miliar tetapi dampaknya sangat buruk dan meluas. Artinya, dalam konteks kemanusiaan, anggaran memang mempengaruhi cukup besar dalam penanganan, tetapi tidak menjawab akar persoalaannya. Disini lah tuntutan untuk menangih pertanggungjawabab korporasi, penegakan hukum dan perbaikan tata kelola menemukan titik kemendesakkannya,” tambah Uli.
Di tingkat daerah, Provinsi Riau menjadi episentrum dengan 271 hotspot yang mayoritas berada di kawasan lahan gambut. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, menyoroti kegagalan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan ketidaktegasan terhadap korporasi.
