Faktakalbar.id, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan gempa M 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026) siang.
Rapat darurat tingkat tinggi ini digelar untuk memastikan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait evakuasi dan penyelamatan korban dapat dieksekusi secara cepat di lapangan.
Baca Juga: Gempa M 7,6 di Bitung Telan Satu Korban Jiwa di Manado
Dalam arahannya, Menko PMK menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat yang terdampak bencana adalah hal mutlak.
Menko PMK secara khusus menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, untuk segera bertolak memimpin penanganan secara langsung di episentrum bencana.
Fokus utama dari penanganan gempa M 7,6 ini adalah memastikan kelancaran administrasi dan operasional pendanaan. Menko PMK meminta agar dukungan Dana Siap Pakai (DSP) bagi pemerintah daerah terdampak dapat segera dikucurkan tanpa adanya hambatan birokrasi yang berbelit. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas absolut sehingga proses evakuasi berjalan cepat dan korban memperoleh pelayanan kebutuhan dasar secara maksimal.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang hadir di Kantor Pusat BNPB langsung merancang langkah teknis operasional bersama para pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Suharyanto menekankan syarat utama pencairan dana operasional kebencanaan di wilayah yang terdampak guncangan darurat.
