Faktakalbar.id, BANDUNG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan kuliah umum dan pembekalan terkait penguatan sistem penanggulangan bencana kepada 282 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII.
Agenda pembekalan ini dilangsungkan di Gedung Gatot Subroto Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (1/4/2026).
Baca Juga: BNPB dan Pemkab Relokasi 39 KK Korban Longsor Cilacap ke Huntara Desa Jenang
Ratusan Pasis yang terdiri dari personel TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Udara (AU), TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta perwakilan militer negara sahabat tersebut menerima materi mengenai inovasi dan kolaborasi nasional menuju Indonesia tangguh bencana.
Suharyanto menegaskan bahwa BNPB terus memperkuat kerangka kerja dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam paparannya, BNPB kini tengah fokus mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis teknologi.
Salah satu inovasi utamanya adalah pembangunan Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) yang didukung oleh pemasangan sensor, sirine, serta dashboard pemantauan berbasis real-time.
Sistem peringatan dini banjir ini telah diimplementasikan secara terintegrasi di beberapa titik rawan, termasuk di Bekasi dan Banda Aceh, untuk memantau tinggi muka air dan curah hujan.
“Para Pasis disini nantinya akan menjadi pemimpin, maka kita harus meningkatkan kapasitas dan sinergi bersama dalam menghadapi potensi risiko bencana di daerah masing-masing,” ujar Suharyanto.
Lebih lanjut, Suharyanto memaparkan skema penanganan dalam situasi tanggap darurat. Pemerintah secara masif mengerahkan personel, alat berat, hingga dukungan udara berupa helikopter untuk mempercepat distribusi logistik dan operasi kemanusiaan.
Memasuki fase pascabencana, BNPB membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) untuk mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) agar warga dapat beraktivitas normal kembali.
