Faktakalbar.id, PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak mulai memetakan program strategis untuk tahun 2027 melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Aula Sultan Syarif Alkadrie, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan ini menyoroti tantangan berat terkait penurunan pendapatan daerah di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengungkapkan bahwa perubahan regulasi pusat melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 berdampak signifikan pada fiskal daerah.
Penurunan pajak parkir dan penghapusan retribusi rumah kos menjadi faktor penggerus pendapatan.
Baca Juga: Sekda Pontianak Tekankan ASN Pahami Tupoksi dan Kinerja
“Pendapatan dari sektor parkir merosot tajam. Contohnya di Megamall, yang dulu menyumbang di atas Rp300 juta per bulan, kini hanya sekitar Rp166 juta,” papar Edi.
Kondisi keuangan yang mengetat ini berbenturan dengan masalah kemacetan yang kian pelik. Berdasarkan data terbaru, jumlah sepeda motor di Pontianak telah menembus 844 ribu unit, sementara kapasitas jalan tidak bertambah secara signifikan.
Sebagai langkah konkret tahun 2026, Pemkot akan melakukan penataan geometrik simpang, termasuk di kawasan Tanjung Raya, Pontianak Timur.
“Kami terus mendorong usulan pembangunan flyover, duplikasi Jembatan Kapuas III, hingga outer ring road sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan,” tambahnya.
Kritik dan masukan datang dari Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Ia meminta pemerintah kota lebih berani melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran kegiatan seremonial untuk dialihkan ke program produktif yang menyentuh masyarakat.
