Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan bahwa capaian kinerja pembangunan daerah secara umum menunjukkan hasil yang positif saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (31/03/2026).
Baca Juga: Wali Kota Edi Rusdi Kamtono Tekankan Disiplin dan Responsivitas ASN Pontianak Pasca Lebaran
Menurut Edi, rata-rata capaian sasaran tujuan pembangunan daerah mencapai 106,20 persen, sedangkan capaian sasaran kinerja daerah berada di angka 110,22 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target pembangunan daerah dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.
Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak meningkat menjadi 82,80.
Peningkatan ini didukung oleh perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, serta usia harapan hidup yang tercatat mencapai 75,96 tahun.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan Kota Pontianak mencapai 5,34 persen dengan PDRB per kapita sebesar Rp80,79 juta.
Meski mencatat tren positif, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya angka stunting yang berada di level 22,3 persen.
Pemerintah kota akan terus memperkuat intervensi melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, indeks pembangunan literasi masyarakat yang berada di angka 34,85 dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Ini menjadi refleksi bagi kami untuk memperkuat program literasi dengan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas,” katanya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkot Pontianak mencatat indeks reformasi birokrasi sebesar 84,7 dan indeks pelayanan publik 4,71.
Pemerintah kota juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk aspek lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 65,69, disertai penurunan indeks risiko bencana menjadi 50,09.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Fokus Genjot Fiskal
Kondisi sosial masyarakat juga dinilai stabil dengan indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,947.
“Namun, pada sektor infrastruktur, indeks masih berada di angka 72,23, yang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan,” ungkap Edi.
Edi menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, unsur Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami menyadari masih ada indikator yang perlu diperbaiki. Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” ucapnya.
Ia juga menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
















