Faktakalbar.id, SINGKAWANG – Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, secara resmi memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang pada Senin (30/3/2026).
Dalam forum legislatif tersebut, dipaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan realisasi dan capaian pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
Penyampaian dokumen LKPJ Kota Singkawang 2025 ini merupakan mandat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh kepala daerah. Laporan tersebut berfungsi sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban eksekutif kepada pihak legislatif terkait penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah.
“LKPJ juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,” kata Tjhai Chui Mie di hadapan para anggota dewan.
Berdasarkan rincian data LKPJ Kota Singkawang 2025 yang diserahkan ke DPRD, kondisi makro pembangunan kota mencatatkan sejumlah perubahan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilaporkan mengalami peningkatan dari angka 74,68 pada tahun 2024 menjadi 75,67 pada tahun 2025.
Terkait indikator kesejahteraan sosial, persentase penduduk miskin di Singkawang tercatat mengalami penurunan dari 4,54 persen menjadi 4,28 persen.
Tren serupa juga terlihat pada tingkat pengangguran terbuka yang menyusut dari 7,92 persen menjadi 7,42 persen.
Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi daerah diklaim bergerak menguat, dari sebelumnya 5,06 persen pada 2024 naik menjadi 5,39 persen pada akhir 2025.
Dari sisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 tercatat menyentuh angka Rp1,037 triliun. Angka penerimaan tersebut diiringi dengan realisasi penyerapan belanja daerah yang mencapai Rp1,033 triliun.
Lebih lanjut, pemaparan tersebut juga merinci realisasi pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Untuk fasilitas fisik, realisasi panjang jalan kota dalam kondisi baik mencapai 272,374 kilometer, melampaui target awal yang dipatok sejauh 261,543 kilometer.
Di sektor utilitas, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum melalui jaringan perpipaan terealisasi sebesar 53,31 persen, sedikit di atas target 52,39 persen.
Pada sektor kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terealisasi sebesar 80,06 persen, didukung dengan 78,17 persen fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi paripurna.
Menutup laporannya, Tjhai Chui Mie mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengevaluasi dan memperkuat kolaborasi demi pelayanan publik yang lebih optimal.
