Faktakalbar.id, PONTIANAK – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, bersama jajaran Pejabat Utama menghadiri agenda pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis Gabungan Polri 2026) secara virtual dari Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Kota Pontianak, pada Selasa (31/3/2026).
Kegiatan strategis tingkat nasional ini dipimpin langsung oleh Wakapolri yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Jakarta.
Baca Juga: Puslitbang Polri Gelar Penelitian di Polda Kalbar, Evaluasi Alat Dalmas dan Ketahanan Pangan
Turut mendampingi Kapolda Kalbar dalam agenda tersebut adalah Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono dan Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Sigit Jatmiko. Selain itu, agenda ini juga diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) beserta jajarannya di seluruh wilayah hukum Kalimantan Barat.
Agenda tahunan Rakernis Gabungan Polri 2026 ini secara khusus menggabungkan empat fungsi utama di tubuh institusi kepolisian. Keempat sektor tersebut meliputi Divisi Hubungan Masyarakat (Humas), Divisi Hukum (Divkum), Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK).
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan tata kelola institusi merupakan harga mati. Langkah ini bertujuan agar seluruh fungsi pembinaan di internal kepolisian dapat berjalan secara profesional, presisi, dan adaptif guna mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.
Markas Besar (Mabes) Polri menetapkan sejumlah poin krusial yang menjadi pedoman kerja bagi seluruh jajaran wilayah pada tahun 2026. Fokus utama mencakup percepatan transformasi digital institusi, optimalisasi layanan publik melalui Super Apps Presisi, serta pemanfaatan Big Data berbasis kecerdasan buatan (AI).
Polri juga menyoroti pentingnya perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) praperadilan dan evaluasi kinerja penyidikan guna menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat. Selain itu, kepolisian diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat terkait kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas ekonomi di tengah situasi ketidakpastian global.
Merespons dinamika cuaca ekstrem, Wakapolri secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana. Langkah antisipasi ini ditujukan untuk menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang berpotensi memicu berbagai gangguan keamanan.
Baca Juga: Puslitbang Polri Teliti Optimalisasi Alat Dalmas dan Ketahanan Pangan di Polda Kalbar
Di sektor komunikasi publik, Divisi Humas Polri diminta untuk tampil lebih proaktif dan responsif dalam mengelola ruang informasi publik.
